Simalungun — Perjalanan darat dari Kota Medan menuju kawasan Danau Toba dan Kabupaten Simalungun kembali membuka perhatian terhadap kondisi infrastruktur jalan di sejumlah wilayah Sumatera Utara.
Dalam perjalanan yang dimulai dari kawasan Jalan Setiabudi, Kota Medan, kemudian melewati Pancurbatu, Sembahe, Sibolangit, hingga Berastagi, kondisi jalan secara umum dinilai relatif baik. Perjalanan kemudian berlanjut melalui kawasan Tiga Panah, Simpang Merek, Silalahi, Paropo, Tongging, dan Seribudolok.
Namun, ketika perjalanan berlanjut menuju wilayah Simalungun, kondisi jalan mulai menjadi perhatian. Sejumlah ruas jalan ditemukan berlubang dan mengalami kerusakan, terutama pada jalur dari kawasan Seribudolok menuju Tiga Runggu, Raya dan jalan besar Sidamanik hingga sejumlah wilayah lainnya di Kabupaten Simalungun.
“Dari perjalanan ini terlihat perbedaan kondisi jalan di beberapa daerah. Ketika masuk wilayah Simalungun, cukup banyak jalan berlubang yang kami temui. Ini tentu menjadi perhatian karena jalan merupakan urat nadi masyarakat,”.
Kondisi jalan yang rusak tidak hanya menyangkut kenyamanan pengguna kendaraan. Infrastruktur jalan memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi hasil pertanian, perdagangan, pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga konektivitas antarkecamatan dan antarkabupaten.
Jangan Sampai Simalungun Dikenal Karena Jalan Rusak
Kabupaten Simalungun memiliki wilayah yang luas dan menjadi salah satu daerah penting dalam konektivitas menuju kawasan Danau Toba. Karena itu, kualitas infrastruktur jalan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan mobilitas masyarakat.
Kekhawatiran yang muncul adalah jangan sampai masyarakat maupun pengunjung yang melintasi Kabupaten Simalungun justru memiliki kesan bahwa daerah ini identik dengan ruas jalan yang rusak.
“Jangan sampai Kabupaten Simalungun dikenal warga karena jalannya rusak. Pemerintah daerah perlu melihat kondisi ini secara serius dan melakukan perbaikan pada ruas-ruas yang memang membutuhkan penanganan,” ungkapnya.
Menurutnya, pemerintah tidak harus menunggu seluruh ruas jalan mengalami kerusakan berat. Perawatan dan pemeliharaan secara berkala dinilai jauh lebih efektif dibandingkan melakukan perbaikan ketika kerusakan sudah semakin parah.
Apresiasi terhadap Perbaikan Jalan yang Sudah Dilakukan
Di tengah sorotan terhadap sejumlah ruas jalan yang masih berlubang, perjalanan tersebut juga menyampaikan apresiasi terhadap berbagai pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang sebelumnya telah dilakukan oleh pemerintah daerah.
Sejumlah ruas jalan yang sudah diperbaiki dinilai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya diharapkan dapat terus dipelihara dan dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya.
“Yang sudah bagus tentu harus kita apresiasi. Bahkan ada ruas-ruas yang sebelumnya rusak kemudian sudah diperbaiki dan kondisinya jauh lebih baik. Jangan sampai hasil pembangunan yang sudah ada kembali rusak karena tidak dipelihara,”.
Keberlanjutan pembangunan merupakan hal penting. Setiap kepala daerah memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan program yang memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk menjaga infrastruktur yang sudah dibangun oleh pemerintahan sebelumnya.
Pemerintah Kabupaten Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih, S.E., M.M, serta Benny Gusman Sinaga, S.T Diminta Turun Melihat Kondisi Lapangan
Persoalan jalan rusak juga diharapkan tidak hanya menjadi bahan laporan administratif. Pemerintah daerah diminta turun langsung melihat kondisi jalan yang dilalui masyarakat setiap hari.
Pengecekan lapangan diperlukan untuk mengetahui tingkat kerusakan secara faktual, menentukan skala prioritas, serta memastikan ruas yang paling membutuhkan penanganan dapat segera masuk dalam program pemeliharaan atau peningkatan jalan.
Selain pemerintah kabupaten, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun pemerintah pusat juga diperlukan apabila ruas jalan yang rusak berada dalam kewenangan provinsi atau nasional.
Masyarakat tentu memahami bahwa tidak seluruh jalan dapat diperbaiki secara bersamaan karena pembangunan membutuhkan anggaran dan perencanaan. Namun, masyarakat juga berharap terdapat kejelasan mengenai prioritas penanganan sehingga ruas jalan yang kerusakannya paling berat tidak dibiarkan terlalu lama.
Jalan Baik, Ekonomi Masyarakat Bergerak
Perbaikan jalan bukan sekadar persoalan fisik. Bagi masyarakat Simalungun, jalan merupakan bagian penting dari aktivitas sehari-hari.
Petani membutuhkan jalan untuk mengangkut hasil produksi menuju pasar. Pelaku UMKM membutuhkan akses transportasi untuk mendatangkan bahan baku dan menjual produk. Anak-anak sekolah membutuhkan jalan yang aman untuk menuju tempat pendidikan. Begitu pula masyarakat yang membutuhkan akses menuju fasilitas kesehatan.
Kondisi jalan juga berpengaruh terhadap sektor pariwisata. Simalungun memiliki sejumlah destinasi wisata dan berada dalam jalur strategis menuju kawasan Danau Toba. Infrastruktur jalan yang baik akan membuat perjalanan wisatawan menjadi lebih nyaman sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di sepanjang jalur tersebut.
Karena itu, pembangunan dan pemeliharaan jalan seharusnya ditempatkan sebagai investasi jangka panjang bagi perekonomian daerah.
Catatan untuk Pemerintah Kabupaten Simalungun
Melalui pemberitaan ini, Media PROGIB Nusantara menyampaikan aspirasi publik agar Pemerintah Kabupaten Simalungun bersama instansi terkait dapat melakukan inventarisasi terhadap ruas-ruas jalan yang mengalami kerusakan.
Khusus ruas yang dilalui dalam perjalanan dari kawasan Seribudolok, Tiga Runggu, Raya, Sidamanik, Perdagangan hingga wilayah lainnya yang ditemukan mengalami kerusakan, masyarakat berharap dapat dilakukan pengecekan langsung dan penanganan sesuai kewenangan masing-masing.
Pemerintah juga diharapkan menyampaikan informasi secara terbuka mengenai ruas jalan yang menjadi prioritas perbaikan, sehingga masyarakat mengetahui bahwa keluhan mengenai infrastruktur benar-benar mendapatkan perhatian.
Kami berpandangan bahwa kritik terhadap infrastruktur bukanlah bentuk untuk menyudutkan pemerintah, melainkan bagian dari kontrol sosial dan penyampaian aspirasi masyarakat.
Pada akhirnya, seluruh pihak memiliki kepentingan yang sama: jalan yang baik, masyarakat yang aman, ekonomi yang bergerak, dan Simalungun yang semakin maju.
Pemerintah yang responsif bukan hanya pemerintah yang membangun, tetapi juga pemerintah yang mau mendengar keluhan masyarakat, turun ke lapangan, memperbaiki kekurangan, serta menjaga hasil pembangunan agar dapat dinikmati dalam jangka panjang.